Sorong Papua Barat Daya – Jackson sambow Ketua DPD Papua Barat Daya, Lembaga yang dipimpinnya ini Resmi dan berbadan hukum.
LIN sendiri mempunyai kepengurusan hampir tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Papua Barat Daya.
Kami memiliki Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia , dengan memiliki nomor AHU 0000886.AH.01.08.Tahun 2025, dan telah terdaftar di kesbangpol propinsi papua barat daya dengan 3 surat yang kami terima
1,surat tertanda melapor
2.surat keabsahan dokumen
3.surat keterangan terdaftar di kesbangpol propinsi papua barat daya
terang jackson,sesuai apa yang pernah diberitakan oleh oknum, bahwasanya siapa yang punya legalitas yang dikeluarkan oleh kesbangpol berarti itulah yang SAH,
Jadi LIN yang di komandoi oleh jackson sesuai AHU 0000886.AH.01.08.TAHUN 2025 berdasarkan akta perubahan dan AHU Terbaru yang ketua umumnya ROBI IRAWAN WIRATMOKO, adalah SAH di seluruh Indonesia termasuk propinsi papua barat daya/ PBD, tidak ada LIN di PBD selain yang ketua DPD LIN 38 PBD jackson sambow.
Kepengurusan DPP LIN diketuai oleh Robi Irawan Wiratmoko dan Sekjen Antoni Pane, DRS. Sedangkan DPD Papua Barat Daya diketuai oleh jackson sambow
Kami resmi di bentuk tanggal 02 Oktober 2025 saya sendiri pemegang mandat Dan dilantik tanggl 27 desember 2025 oleh ketua umum Robi Irawan Wiratmoko di gedung mapalus kantor gubernur sulawesi utara, Kami akan eksis mengawal kebijakan daerah untuk memajukan pembangunan di papua barat daya, terang jackson
Untuk mencegah ada oknum yang mengatas namakan Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya guna kepentingan pribadi kelompok dan lainnya, tanpa sepengetahuan jackson diharapkan untuk mengkonfirmasi kepada ketua DPD LIN PBD.
Kalau ada oknum yang mengatas namakan Lembaga Investigasi Negara PBD, dapat melaporkan ke pihak yang berwajib
Sesuai surat perintah ketua umum untuk semua DPC/DPD/PBH.NO 009.DPP-LIN V11/2025-19 JULI 2025
Oleh karena itu jackson berharap keberadaan LIN di Papua Barat Daya menjadi bagian dari mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah, termasuk mengungkap praktek dugaan yang berpotensi melawan hukum.
