BUYAT – Dugaan maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Buyat kembali memantik kemarahan publik. Aktivitas tambang ilegal yang disebut-sebut berjalan terang-terangan, tanpa rasa takut terhadap aparat penegak hukum, kini dinilai sebagai simbol melemahnya wibawa negara dalam menegakkan hukum lingkungan.
Nama DM alias Dekker mencuat di tengah masyarakat Buyat. Ia diduga masih bebas beraktivitas, meski beredar informasi bahwa rumah tinggalnya diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM ilegal serta bahan kimia berbahaya sianida (CN)—zat beracun yang dapat membahayakan nyawa manusia dan merusak lingkungan secara permanen.
Negara Dipertanyakan, Aparat Disorot
Situasi ini memunculkan pertanyaan keras dari masyarakat:
Di mana negara? Di mana Kapolri? Dan ke mana arah kepemimpinan Presiden dalam menghadapi kejahatan lingkungan?
Sianida bukanlah bahan biasa. BBM ilegal bukan pelanggaran ringan. PETI bukan kejahatan kecil. Seluruhnya merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang berdampak langsung pada keselamatan warga, kelestarian ekosistem, dan masa depan generasi mendatang.
Jika dugaan ini benar dan aparat penegak hukum tetap diam, publik menilai ada indikasi pembiaran sistematis. Dalam konteks ini, diamnya aparat tidak lagi dapat dimaknai sebagai sikap netral.
Diam adalah keberpihakan.
Diam adalah pembiaran.
Janji Negara Dipertaruhkan
Presiden berulang kali menegaskan komitmen pemberantasan tambang ilegal dan mafia sumber daya alam. Begitu pula Kapolri yang menyatakan tidak akan memberi ruang bagi kejahatan lingkungan. Namun janji tersebut dipertanyakan ketika Buyat seolah berubah menjadi wilayah bebas hukum.
Masyarakat Buyat menegaskan, mereka tidak meminta keistimewaan. Yang dituntut hanyalah hak dasar sebagai warga negara: hidup aman, lingkungan bersih, dan hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Jika seseorang yang diduga menyimpan sianida di tengah pemukiman warga saja tak tersentuh hukum, lalu apa lagi yang bisa dipercaya dari negara ini?” ujar salah satu warga Buyat.
Peringatan Keras untuk Aparat dan Pemerintah
Opini publik yang berkembang saat ini disebut bukan tuduhan, melainkan peringatan keras. Bila Kapolri tidak segera memerintahkan penindakan tegas dan transparan, maka wibawa institusi Polri terancam terus merosot di mata rakyat.
Jika Presiden memilih diam, maka sejarah berpotensi mencatat satu hal pahit:
PETI Buyat menjadi bukti negara kalah di hadapan mafia tambang.
Negara tidak boleh takut pada pelaku kejahatan.
Negara tidak boleh berkompromi dengan perusak lingkungan.
Negara tidak boleh membiarkan rakyat hidup di bawah ancaman sianida.
Tangkap jika bersalah.
Sita jika melanggar.
Hukum jika terbukti.
Jika tidak, jangan salahkan rakyat apabila kepercayaan terhadap negara benar-benar habis.
