MAKASSAR – Ketua Majelis Pimpinan Cabang Kota Makassar Sudegar menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan pemerintah dan DPR RI untuk mempertahankan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah Presiden.
Pernyataan ini muncul menyusul hasil Rapat Paripurna DPR RI pada akhir Januari 2026 yang menyetujui delapan poin percepatan reformasi Polri, termasuk penegasan posisi Polri sebagai lembaga independen yang tidak berada di bawah kementerian
Menurut Sudegar, posisi Polri di bawah Presiden sangat krusial untuk menjaga netralitas dan menghindari intervensi politik praktis yang mungkin terjadi jika institusi kepolisian ditempatkan di bawah kementerian. Hal ini sejalan dengan amanat reformasi yang menghendaki Polri sebagai penegak hukum profesional yang fokus pada pelayanan, pengayoman, dan keamanan masyarakat
“Kami di tingkat akar rumput, khususnya di Kota Makassar sangat setuju jika Polri tetap di bawah komando Presiden. Ini penting agar Polri tidak terjebak dalam kepentingan politik sektoral kementerian tertentu dan tetap menjadi pelindung masyarakat yang independen,” ungkap degar sapaan akrabnya.
Langkah ini juga dipandang sejalan dengan komitmen DPR RI yang berjanji akan memperkuat pengawasan terhadap kinerja Polri guna memastikan transparansi dan akuntabilitas di masa depan.
Dukungan serupa juga terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat di Sulawesi Selatan, yang menilai posisi ini sebagai kunci keamanan masyakarat yang responsif. Dengan adanya ketegasan posisi ini,
diharapkan stabilitas keamanan di wilayah kecamatan, seperti kabupaten Maros, dapat terus terjaga secara kondusif di bawah kepemimpinan nasional.
Mellotv news
