MINAHASA TENGGARA – Dugaan keterlibatan DM alias Deker dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Rotan Hill, Pasolo hingga melebar ke Buyat menjadi sorotan tajam publik. Isu ini bukan sekadar kabar biasa, melainkan ujian serius bagi integritas partai politik dan wibawa penegakan hukum di Sulawesi Utara.
DM diketahui menjabat sebagai Sekretaris DPD Kabupaten dari Partai NasDem di Minahasa Tenggara. Jabatan tersebut bukan hanya posisi administratif, melainkan simbol kepercayaan, tanggung jawab moral, dan representasi nilai partai di tingkat daerah.
Jika benar dugaan keterlibatan dalam aktivitas PETI tersebut, maka persoalan ini tidak lagi menyentuh ranah pribadi. Nama partai ikut terseret. Marwah organisasi dipertaruhkan. Terlebih, praktik PETI selama ini dikenal berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, konflik sosial, hingga potensi kerugian negara.
Aparat Diminta Tidak Bungkam
Hingga saat ini, publik menilai belum terlihat langkah tegas dari aparat penegak hukum, baik di tingkat Polres setempat maupun jajaran Polda Sulawesi Utara. Sikap diam atas konfirmasi media dinilai memperkuat persepsi negatif di tengah masyarakat.
Pertanyaan publik pun mengemuka: jika benar terjadi pelanggaran hukum, mengapa belum ada tindakan nyata? Jangan sampai muncul kesan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk meredam spekulasi serta menjaga stabilitas sosial.
Ujian Konsistensi Partai
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, selama ini dikenal menegaskan bahwa kader partai tidak boleh bermain-main dengan hukum dan tidak boleh merugikan negara. Pernyataan tersebut tegas dan tidak multitafsir.
Karena itu, pimpinan partai di tingkat provinsi maupun pusat dinilai perlu segera mengambil sikap. Jika dugaan tersebut terbukti secara hukum, maka sanksi tegas hingga pemberhentian dari jabatan bahkan pemecatan adalah konsekuensi yang logis.
Partai politik yang besar adalah partai yang berani melakukan evaluasi internal dan bersikap tegas terhadap kader yang melanggar hukum. Ketegasan bukan hanya untuk menjaga citra, tetapi untuk menjaga kepercayaan publik.
Dampak PETI Bukan Persoalan Sepele
Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bukan pelanggaran ringan. Aktivitas ini berpotensi merusak ekosistem hutan, mencemari sumber air akibat penggunaan bahan kimia berbahaya, serta menimbulkan risiko kecelakaan kerja dan korban jiwa.
Di sejumlah daerah di Indonesia, PETI kerap menjadi sumber konflik horizontal dan persoalan hukum berkepanjangan. Oleh sebab itu, pembiaran terhadap aktivitas semacam ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola sumber daya alam.
Saatnya Ketegasan Dibuktikan
Kini publik menunggu pembuktian: apakah hukum benar-benar berdiri untuk semua tanpa memandang jabatan dan afiliasi politik?
Jika aparat terus diam, pertanyaan akan semakin nyaring. Jika partai tidak bertindak, kepercayaan akan tergerus. Dan jika hukum tidak ditegakkan secara adil, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu atau partai—melainkan wibawa negara.
Transparansi, ketegasan, dan keberanian mengambil sikap adalah jawaban yang ditunggu masyarakat Sulawesi Utara hari ini.
