Dalam wawancara panjang dengan The New York Times yang dipublikasikan pada 9 Januari 2026, Presiden Donald J. Trump menyatakan bahwa batas terbesarnya dalam menggunakan kekuasaan global bukanlah hukum internasional, melainkan moralitas dan pikirannya sendiri. Trump mengatakan, “Saya tidak butuh hukum internasional… yang membatasi saya hanyalah moralitas saya sendiri,” sambil menegaskan bahwa definisi hukum internasional bisa diinterpretasikan sesuai keinginannya.
Pernyataan ini sontak memicu kekhawatiran luas karena dianggap mengikis fondasi tatanan hukum dunia yang selama ini menjadi rujukan dalam mengatur hubungan antarnegara.
Reaksi Komunitas Internasional
Komentar Trump langsung memancing kritik dari berbagai pihak:
-
Sekutu Eropa mengecam sikapnya yang seolah meremehkan aturan global, memperingatkan bahwa pendekatan semacam itu dapat mendorong dunia kembali ke “aturan rimba”.
-
Sekretaris Jenderal PBB menyatakan keprihatinan atas potensi tindakan yang bisa melanggar Piagam PBB, terutama setelah tindakan militer baru-baru ini.
Beberapa analis politik global menyebut pernyataan itu sebagai “kebijakan kekuasaan mentah” (raw power) yang menandai pergeseran tajam dalam diplomasi AS.
Kontroversi Kebijakan Luar Negeri Trump
Ambisi Greenland
Trump kembali menegaskan bahwa Greenland harus menjadi milik penuh Amerika Serikat untuk menghadapi pengaruh Rusia dan China. Dia menyatakan kepemilikan langsung lebih efektif daripada sekadar perjanjian militer atau aliansi.
Namun, gagasan tersebut langsung ditolak oleh Denmark dan pemimpin Greenland, serta dipandang sebagai ancaman terhadap hubungan NATO jika dilakukan dengan cara paksa.
Intervensi Venezuela
Sebelum pernyataan kewenangan ini, AS di bawah Trump melancarkan operasi militer di Venezuela yang berhasil menggulingkan Presiden Nicolás Maduro. Tragedi ini memicu debat global mengenai legalitas tindakan militer tersebut tanpa persetujuan internasional yang jelas.
Teguran terhadap China dan Taiwan
Trump juga memperingatkan China agar tidak mengambil tindakan militer terhadap Taiwan, menambah ketegangan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik dan memperlihatkan pendekatan keras AS dalam isu strategis global.
Implikasi Global
Para pengamat menyatakan bahwa jika hukum internasional tidak lagi menjadi acuan utama, dunia dapat memasuki era ketidakpastian tinggi:
-
meningkatnya unilateralism di antara negara kuat,
-
melemahnya lembaga multilateral seperti PBB,
-
risiko konflik tinggi karena interpretasi sepihak atas ‘moralitas’ pemimpin.
Kesimpulan
Pernyataan Trump bahwa batasan kekuasaannya hanya sekadar moralitas pribadinya telah menciptakan kontroversi geopolitik besar, mengguncang hubungan antara AS dan sekutunya, serta menimbulkan kekhawatiran atas keberlanjutan tatanan hukum internasional yang selama ini dijunjung tinggi.
