Dari “Ngabsen, Ngopi, Pulang” ke Cermin Besar Bernama Introspeksi Aparatur Negara

BANGKA BELITUNG – Pernyataan Ketua Komisi II DPR RI yang menyinggung fenomena “mental ASN: Ngabsen, Ngopi, Pulang” memicu perdebatan luas di ruang publik. Ucapan tersebut menjadi viral dan menuai beragam respons, mulai dari dukungan hingga kritik terhadap adanya generalisasi terhadap jutaan aparatur sipil negara di Indonesia.

Di media sosial, muncul narasi tandingan yang berbunyi, “Ngabsen itu aturan, ngopi itu jeda, pulang itu hak, malas itu oknum.” Pesan tersebut menegaskan bahwa perilaku segelintir individu tidak semestinya menjadi dasar untuk memberikan stigma kepada seluruh ASN yang setiap hari menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Pandangan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan introspeksi bersama, bukan hanya bagi ASN di kementerian maupun pemerintah daerah, tetapi juga seluruh aparatur negara, termasuk lembaga legislatif.

Kritik Harus Menjadi Bahan Evaluasi, Bukan Generalisasi

Secara administratif, absensi merupakan kewajiban setiap pegawai sebagai bagian dari sistem disiplin kerja. Demikian pula waktu istirahat atau sekadar menikmati secangkir kopi merupakan hak pekerja yang telah diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan guna menjaga produktivitas. Begitu pula pulang kerja setelah memenuhi jam kerja merupakan hak yang dijamin aturan.

Namun demikian, yang menjadi persoalan bukanlah absensi, waktu istirahat, ataupun jam pulang, melainkan rendahnya etos kerja, minimnya produktivitas, serta lemahnya tanggung jawab sebagian oknum aparatur.

Di sisi lain, masih banyak ASN yang bekerja melampaui kewajiban formalnya. Guru yang mengajar hingga sore hari, tenaga kesehatan yang berjaga selama 24 jam, petugas pelayanan publik yang tetap melayani masyarakat di luar jam kerja, hingga ASN teknis yang turun langsung saat terjadi bencana, menjadi contoh nyata dedikasi aparatur negara yang kerap luput dari sorotan.

DPR Juga Bagian dari Aparatur Negara

Tulisan ini juga menyoroti pentingnya kritik yang diterapkan secara adil kepada seluruh unsur aparatur negara.

Sebagai lembaga negara yang dibiayai oleh anggaran negara dan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan, DPR juga memikul tanggung jawab yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Karena itu, muncul pandangan bahwa evaluasi terhadap etos kerja tidak seharusnya hanya ditujukan kepada ASN di lingkungan pemerintah, tetapi juga menjadi refleksi bagi anggota legislatif.

Publik menilai, sebagaimana terdapat banyak anggota DPR yang aktif menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan menyerap aspirasi masyarakat, masih terdapat pula oknum yang dinilai kurang optimal menjalankan amanah yang diberikan rakyat.

Dengan demikian, semangat evaluasi seharusnya dimulai dari seluruh institusi negara tanpa menerapkan standar yang berbeda.

Tiga Persoalan yang Dinilai Masih Membayangi Birokrasi

Dalam pandangan tersebut, sedikitnya terdapat tiga persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama, sistem penghargaan dan sanksi yang dinilai belum berjalan secara optimal. Aparatur yang berprestasi belum tentu memperoleh penghargaan yang sepadan, sementara pelanggaran disiplin dalam beberapa kasus dinilai belum memberikan efek jera.

Kedua, pengukuran kinerja yang masih berorientasi pada kehadiran dibandingkan hasil kerja. Kehadiran tinggi belum tentu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik apabila tidak diikuti capaian yang nyata bagi masyarakat.

Ketiga, menurunnya budaya tanggung jawab dan rasa malu terhadap rendahnya kualitas pelayanan. Ketika etika kerja mulai diabaikan, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara ikut terdampak.

Introspeksi Bersama Demi Pelayanan Publik

Melalui momentum tersebut, seluruh unsur aparatur negara diharapkan mampu menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi bersama.

ASN didorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memanfaatkan teknologi, mempercepat birokrasi, serta mengedepankan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Di sisi lain, DPR diharapkan terus memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan transparansi terhadap kinerja, absensi, maupun hasil pelaksanaan reses agar akuntabilitas kepada publik semakin meningkat.

Sementara itu, masyarakat juga diajak untuk tetap objektif dalam memberikan penilaian. Kritik terhadap penyelenggara negara merupakan bagian dari demokrasi, namun apresiasi terhadap aparatur yang bekerja dengan penuh dedikasi juga dinilai sama pentingnya agar semangat pelayanan publik terus tumbuh.

Menjadikan Kritik Sebagai Cermin Perbaikan

Ungkapan “Ngabsen, Ngopi, Pulang” sejatinya dapat dimaknai sebagai pengingat bahwa seluruh aparatur negara memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Baik ASN di daerah, kementerian, maupun para wakil rakyat di parlemen, seluruhnya merupakan bagian dari sistem pelayanan negara yang diharapkan mampu bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pada akhirnya, yang paling penting bukan sekadar hadir di tempat kerja, tetapi sejauh mana setiap aparatur mampu menghadirkan solusi, pelayanan, dan dampak positif bagi masyarakat.

Karena kritik yang paling bernilai bukanlah untuk saling menyalahkan, melainkan menjadi pijakan dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik secara bersama-sama.

Sumber: A/LIN Babel