Pangkalpinang — Langkah awal yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Bangka Belitung patut diapresiasi, namun juga layak dikawal secara kritis. Sejak dikukuhkan pada 8 Maret 2026, DPD LIN Babel terus membangun komunikasi aktif dengan pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu langkah konkretnya adalah audiensi bersama PT Timah Tbk yang digelar di Papa Jack Resto.
Audiensi yang berlangsung dari pukul 11.20 WIB hingga 13.30 WIB tersebut bukan sekadar pertemuan biasa. Ia membawa harapan besar—bahwa sinergi antara lembaga kontrol sosial dan korporasi negara mampu melahirkan dampak nyata bagi masyarakat Bangka Belitung.
Namun, pertanyaannya: apakah ini akan menjadi kolaborasi berkelanjutan, atau hanya seremoni yang berakhir tanpa tindak lanjut?
Membangun Dialog, Bukan Sekadar Formalitas
Dalam audiensi tersebut, perwakilan PT Timah Tbk dari berbagai divisi hadir mewakili Direktur Utama. Laode Mustakim dari Divisi Government Relations (GovRel) menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk keterbukaan perusahaan terhadap kolaborasi lintas lembaga.
“Audiensi ini menjadi momen silaturahmi sekaligus ruang kolaborasi dan sinergi. Semua masukan yang disampaikan akan kami teruskan kepada Direktur Utama,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal positif, bahwa PT Timah membuka ruang dialog. Namun di sisi lain, publik tentu menanti implementasi nyata dari hasil dialog tersebut.
Kolaborasi untuk Siapa?
Defri Saputra dari Divisi SPI PT Timah Tbk menyampaikan kebanggaannya terhadap kehadiran LIN sebagai mitra kolaborasi.
“Audiensi ini mempererat hubungan antara BUMN dan lembaga. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan komunikasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD LIN Babel, Ahmad Bustani, menekankan bahwa kolaborasi ini harus berorientasi pada pembangunan daerah.
“Dengan kolaborasi antara lembaga dan BUMN, kita bisa bersama-sama membangun daerah,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mengandung pesan kuat—bahwa kolaborasi tidak boleh berhenti pada simbol, melainkan harus menjawab kebutuhan masyarakat.
Peran Kontrol Sosial Tidak Boleh Tumpul
Sekretaris DPD LIN Babel, Nero Wijaya, menegaskan bahwa kehadiran LIN bukan hanya untuk berkolaborasi, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan.
“Selain bersinergi, kami juga menjalankan kontrol sosial sesuai arahan DPP. Ini penting agar kolaborasi tetap berjalan dalam koridor yang benar,” ungkapnya.
Di sinilah letak keseimbangan yang harus dijaga. Kolaborasi dengan BUMN tidak boleh menghilangkan independensi lembaga sebagai pengawas. Justru, sinergi yang sehat adalah yang tetap kritis namun konstruktif.
Dari Audiensi ke Aksi Nyata
DPD LIN Babel bahkan mendorong agar pola audiensi seperti ini diperluas hingga tingkat kabupaten/kota melalui DPC. Tujuannya jelas: memperkuat jaringan kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, dan lembaga masyarakat.
Namun sekali lagi, publik akan menilai bukan dari seberapa sering audiensi dilakukan, melainkan dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Apakah akan ada program bersama?
Apakah ada transparansi dalam pengelolaan sumber daya?
Ataukah ini hanya akan menjadi dokumentasi kegiatan tanpa dampak signifikan?
Sinergi Harus Teruji, Bukan Sekadar Tersusun
Audiensi antara DPD LIN Babel dan PT Timah Tbk adalah langkah awal yang baik. Tetapi dalam konteks pembangunan daerah, langkah awal saja tidak cukup.
Sinergi sejati adalah yang menghasilkan perubahan.
Kolaborasi yang ideal adalah yang berdampak.
Dan kemitraan yang kuat adalah yang tetap terbuka terhadap kritik.
Kini, masyarakat Bangka Belitung menunggu:
apakah sinergi ini akan benar-benar bekerja, atau hanya berhenti sebagai wacana?
Humas: DPD LIN Babel
