ALARM BAHAYA BLUD RSUD BASEL Belanja Lewati Pagu, Audit Temukan Dugaan Pembayaran Janggal, Utang Capai Rp5,53 Miliar

Bangka Selatan – Di tengah pelayanan kesehatan yang terus berjalan, persoalan serius justru mencuat dari pengelolaan keuangan RSUD Junjung Besaoh Kabupaten Bangka Selatan. Hasil penelusuran dan temuan audit mengindikasikan adanya persoalan tata kelola anggaran yang berujung pada utang miliaran rupiah, disertai dugaan kelebihan pembayaran pada sejumlah proyek pembangunan fisik.

Berdasarkan data yang diperoleh Tim Investigasi, rumah sakit daerah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut tercatat memiliki kewajiban atau utang sekitar Rp5,53 miliar. Nilai tersebut diduga muncul akibat realisasi belanja yang melampaui pagu anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2023.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai mekanisme pengendalian keuangan internal rumah sakit. Pasalnya, sebagai BLUD, RSUD memang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk menunjang pelayanan publik. Namun fleksibilitas tersebut tetap harus berjalan dalam koridor regulasi, perencanaan yang matang, dan pengawasan yang ketat.

Utang Miliaran Rupiah Jadi Sorotan

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa utang sebesar Rp5,53 miliar tersebut terdiri dari:

• Sekitar Rp2,45 miliar utang jasa pelayanan pegawai.
• Sekitar Rp3,07 miliar utang kepada pihak ketiga yang meliputi pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.

Besarnya nilai utang tersebut menimbulkan tanda tanya publik. Sebab pada tahun yang sama, RSUD Bangka Selatan juga menerima alokasi anggaran pembangunan yang tidak sedikit.

Diketahui, rumah sakit tersebut memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp20 miliar untuk pembangunan ruang rawat inap. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk pengembangan berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang rawat inap, layanan hemodialisa, hingga pengadaan fasilitas CT Scan.

Dengan total anggaran pembangunan yang mencapai puluhan miliar rupiah, muncul pertanyaan yang semakin menguat: mengapa justru terjadi utang operasional dalam jumlah besar?

Audit Temukan Dugaan Kelebihan Pembayaran

Persoalan tidak berhenti pada utang operasional semata.

Hasil audit terhadap proyek pembangunan Tahun Anggaran 2023 juga menemukan adanya dugaan kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Temuan tersebut diduga berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah proyek fisik, termasuk pembangunan gedung IGD dan ruang rawat inap.

Temuan ini membuka ruang bagi dugaan adanya kelemahan dalam proses pengawasan pekerjaan, verifikasi hasil pembangunan, hingga proses pembayaran kepada pihak pelaksana kegiatan.

Jika terbukti terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang sebenarnya, maka negara berpotensi mengalami kerugian keuangan yang harus dipulihkan melalui mekanisme pengembalian atau proses hukum yang berlaku.

Potensi Pelanggaran Regulasi

Sejumlah regulasi mengatur secara tegas mengenai tata kelola keuangan BLUD.

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 mewajibkan setiap BLUD menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) secara realistis, terukur, dan terkendali.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa setiap pengeluaran harus didasarkan pada alokasi anggaran yang sah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga melarang pengeluaran yang tidak tersedia atau melampaui anggaran yang telah ditetapkan.

Apabila benar terjadi realisasi belanja yang melampaui pagu tanpa mekanisme perubahan anggaran yang sah, maka kondisi tersebut berpotensi mengarah pada:

• Pelanggaran disiplin pengelolaan anggaran.
• Kelalaian pejabat pengelola keuangan BLUD.
• Penyalahgunaan kewenangan apabila ditemukan unsur kesengajaan.

Sumber Internal: Persoalan Diduga Belum Tuntas

Seorang sumber yang mengetahui kondisi internal RSUD Bangka Selatan, namun meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut diduga belum sepenuhnya selesai hingga tahun 2026.

“Masalah ini belum benar-benar beres. Masih ada hal-hal yang menurut saya belum selesai sampai sekarang. Bukan cuma soal angka utang, tapi ada persoalan pertanggungjawaban yang belum clear,” ungkap sumber tersebut kepada Tim Investigasi.

Pernyataan itu memperkuat dugaan bahwa persoalan yang muncul ke permukaan kemungkinan hanya sebagian dari masalah yang lebih kompleks di dalam sistem pengelolaan keuangan rumah sakit.

Pejabat Terkait Belum Memberikan Klarifikasi

Dalam upaya memperoleh informasi yang berimbang, Tim Investigasi telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada sejumlah pihak terkait, di antaranya:

• Riza Herdavid selaku Bupati Bangka Selatan.
• dr. Rudi Hartono selaku mantan Direktur RSUD Junjung Besaoh.
• dr. Helen Sukendy selaku Direktur RSUD Junjung Besaoh saat ini.

Konfirmasi yang diajukan berkaitan dengan utang miliaran rupiah, dugaan belanja yang melampaui pagu anggaran, serta temuan audit proyek pembangunan Tahun 2023.

Namun hingga laporan investigasi ini diterbitkan, ketiga pihak tersebut belum memberikan tanggapan atau jawaban resmi atas pertanyaan yang diajukan.

Sikap tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan rumah sakit yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar.

Perlu Pemeriksaan Menyeluruh

Pengamat tata kelola keuangan publik menilai bahwa pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada angka utang semata. Untuk memperoleh gambaran yang utuh, aparat pengawas maupun aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rantai pengambilan keputusan yang terlibat.

Pemeriksaan dapat mencakup:

• Manajemen RSUD.
• Pejabat pengelola keuangan BLUD.
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
• Tim pengadaan barang dan jasa.
• Konsultan pengawas.
• Vendor atau pihak ketiga yang terlibat dalam proyek pembangunan.

Sebab dalam banyak kasus pengelolaan keuangan daerah, utang sering kali hanya merupakan gejala yang tampak di permukaan. Persoalan yang lebih mendasar kerap tersembunyi pada sistem perencanaan, pengendalian, pengawasan, hingga proses pertanggungjawaban anggaran.

Publik Menunggu Transparansi

Puluhan miliar rupiah anggaran negara telah digelontorkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Bangka Selatan. Karena itu, publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai penyebab munculnya utang miliaran rupiah dan temuan audit yang kini menjadi sorotan.

Tim Investigasi akan terus melakukan pendalaman serta mengonfirmasi berbagai pihak yang terkait guna memastikan seluruh fakta dapat terungkap secara terang dan objektif.

Sumber: Maulana
Editor: DPD LIN Babel
Redaksi Investigasi | Mengungkap Fakta, Mengawal Transparansi