Sangihe, Sulawesi Utara — Dugaan praktik tambang emas ilegal bernilai ratusan miliar rupiah di Kabupaten Kepulauan Sangihe memicu gelombang kemarahan publik. Bukan hanya karena skala aktivitasnya, tetapi juga karena munculnya indikasi keterlibatan warga negara asing (WNA) dalam operasi tersebut.
Rekaman video yang beredar luas memperlihatkan dua pria yang diduga WNA asal Tiongkok berada di lokasi tambang. Dalam video itu, mereka tidak sekadar hadir—melainkan tampak mengatur bahkan memarahi penambang lokal. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: siapa yang sebenarnya mengendalikan tambang ilegal ini?
Aktivitas Terstruktur, Bukan Tambang Kecil
Dari hasil penelusuran, aktivitas tambang ini bukan kategori tradisional atau sporadis. Operasi tersebut diduga melibatkan:
- Alat berat dan mesin pengolahan
- Distribusi hasil tambang
- Sistem kerja terorganisir
- Akses logistik yang stabil
Hal ini menunjukkan adanya jaringan besar dan terstruktur, bukan sekadar aktivitas ilegal skala kecil.
Di Mana Aparat?
Pertanyaan paling mendasar yang muncul adalah: bagaimana aktivitas sebesar ini bisa berlangsung tanpa tindakan?
Instruksi dari Prabowo Subianto untuk memberantas tambang ilegal seharusnya menjadi sinyal kuat bagi aparat penegak hukum. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan dugaan pembiaran.
Apakah ini murni kelalaian, atau ada faktor lain?
Bantahan Perusahaan Resmi
Pihak PT Tambang Mas Sangihe melalui Direktur Utamanya, Terrence Filbert, menyatakan tidak terlibat dan telah melaporkan aktivitas tersebut ke pihak berwenang.
Namun hingga saat ini, belum terlihat tindakan penegakan hukum yang signifikan di lokasi.
Kerusakan Lingkungan yang Mengintai
Selain kerugian negara, dampak lingkungan menjadi ancaman serius:
- Deforestasi dan hilangnya habitat
- Pencemaran air oleh merkuri
- Risiko kesehatan jangka panjang bagi warga
Jika dibiarkan, kerusakan ini dapat menjadi bencana ekologis permanen bagi Sangihe.
Landasan Hukum yang Dilanggar
Aktivitas ini, jika terbukti, melanggar sejumlah peraturan di Indonesia:
1. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)
- Pasal 158: Penambangan tanpa izin dapat dipidana hingga 5 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar.
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Mengatur sanksi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan.
3. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- WNA yang melakukan kegiatan ilegal dapat dikenai deportasi dan pidana.
4. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Pasal terkait penyertaan dan kejahatan terorganisir dapat dikenakan jika ada jaringan.
Indikasi Pelanggaran Kedaulatan
Keterlibatan WNA dalam aktivitas ilegal di sektor strategis seperti tambang bukan sekadar pelanggaran hukum—ini menyentuh isu kedaulatan negara.
Jika benar terjadi, maka ini mengirim pesan berbahaya:
Bahwa hukum bisa dinegosiasikan, dan kontrol negara bisa dilewati.
Tuntutan Publik: Negara Harus Bertindak
Masyarakat kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar pernyataan. Beberapa tindakan mendesak yang perlu dilakukan:
- Penutupan total lokasi tambang ilegal
- Investigasi menyeluruh terhadap jaringan pelaku
- Penelusuran keterlibatan WNA
- Penindakan tegas tanpa pandang bulu
Sangihe Adalah Cermin
Kasus ini bukan hanya soal satu daerah. Ini adalah refleksi lebih luas tentang:
- Konsistensi penegakan hukum
- Perlindungan sumber daya alam
- Keberanian negara menghadapi kepentingan besar
Jika tidak ada tindakan tegas, maka pertanyaan ini akan terus menggema:
Apakah negara masih benar-benar berdaulat di tanahnya sendiri? (Humas DPD LIN)
